Aliansi Mahasiswa Kukar : Demokrasi Mati Di Tangan DPR



Warna Etam – Aksi penolakan terhadap revisi UU MD3 terus bergulir. Kali ini, aksi penolakan datang dari  Aliansi Mahasiswa yang terdiri dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kutai Kartanegara.

Pernyataan sikap yang disampaikan melalui aksi demonstrasi tersebut, berlangsung di Kota Tenggarong. Masa aksi semula melakukan orasi di seputaran Jembatan Bongkok, lalu kemudian menuju kantor DPRD Kutai Kartanegara untuk menyampaikan aspirasinya.

Mahasiswa sempat kecewa, ketika sampai di Gedung DPRD Kukar tidak ada satu orang pun yang bisa ditemui. Dalam aksi tersebut Aliansi Mahasiswa Kukar menyampaikan beberapa pasal kontroversial dalam revisi UU MD3 yang di nilai dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.

Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya puluhan mahasiswa tersebut ditemui oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin, S. Fil. Dalam aksi tersebut Muhammad Fauzan selaku Ketua PC. PMII Kukar mengatakan bahwa revisi UU MD3 jika telah menjadi produk hukum maka akan berdampak kepada masyarakat yang ingin mencoba melakukan kritik terhadap wakilnya di DPR. Seakan-akan pasal yang ada dalam revisi UU MD3 menjadi benteng bagi DPR agar tidak tersentuh oleh kritik.

Nada sama disampaikan oleh Ketua KAMMI Kukar Muhammad Hendra Setiawan bahwa revisi UU MD3 bukan bersifat objektif tapi murni terlihat kepentingan segelintir orang yang jelas tidak bermanfaat bagi masyarakat. Masa aksi lalu menyerahkan dokumen rekomendasi hasil kajian terhadap revisi UU MD3 untuk disampaikan kepada DPR RI hingga Presiden RI Jokowi Dodo agar segera menyikapi produk hukum yang penuh polemik tersebut.

Adapun isi usulan yang diberikan sebagai berikut:

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi kini telah mati di tangan DPR. Hal ini ditandai dengan disahkannya Rancangan Undang–Undang tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Revisi UU MD3).  Pada revisi UU MD3 tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.

Perlu di ingat bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1.



Menyikapi hal – hal tersebut, PMII Kukar dan KAMMI menganggap perlu untuk menyampaikan pokok–pokok sikap kami, sebagai berikut :



1.    PMII Kukar dan KAMMI secara tegas menolak pasal -pasal yang bertentangan dengan nilai–nilai demokrasi dalam revisi UU MD3. PMII Kukar dan KAMMI  berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan ketua DPR.

2.    PMII Kukar dan KAMMI mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui/ tidak menandatangani revisi UU MD3. Hal ini, Sebagai sikap politik presiden untuk tidak mendukung revisi UU MD3 sekaligus menjadi sikap keberpihakannya kepada rakyat.

3.    PMII Kukar dan KAMMI mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera  mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

4.    PMII Kukar dan KAMMI senantiasa beristiqomah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga Negara yang terancam oleh revisi UU MD3.

5.    PMII Kukar dan KAMMI siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan

Disqus Comments